[ UIC 10.4 ] Kitab Subulus Salam Syarh Bulughul Maram 258

07. KITAB JUAL BELI – 07.07. BAB PERDAMAIAN 01

Para ulama membagi pembahasan tentang perdamaian dalam beberapa kategori. Yakni, perdamaian dengan orang kafir, perdamaian antara suami-istri, perdamaian antara kaum pemberontak dan kaum yang adil, perdamaian antara kedua pihak yang bertikai, perdamaian dalam masalah yang berkaitan dengan luka -diberi pengampunan dengan membayar sejumlah harta-, dan perdamaian untuk memutuskan permusuhan yang berkenaan dengan hak dan kepemilikan. Jenis perdamaian yang terakhir inilah yang dimaksudkan oleh penulis dalam bab ini, dan juga yang diterangkan oleh para fuqaha pada bab perdamaian (shulh).

0811

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ –

811. Dari Amr bin Auf Al-Muzani Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Perdamaian boleh dilakukan antara sesama kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram.” (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya. Namun banyak yang mengingkarinya, karena seorang perawinya yang bernama Katsir bin Abdullah bin Amar bin Auf adalah lemah. Mungkin At-Tirmidzi menganggapnya baik karena banyaknya jalur periwayatannya. Ibnu Hibban menshahihkannya dari hadits Abu Hurairah)

[Shahih: At-Tirmidzi (1352)]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[سبل السلام]

Penjelasan Kalimat

“Dari Amr bin Auf Al-Muzani Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Perdamaian boleh dilakukan antar sesama kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram (dalam lafazh Abu Dawud disebutkan, “dan orang-orang mukmin”) Kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram,” HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya. Namun banyak yang mengingkarinya, karena seorang perawinya yang bernama Katsir bin Abdullah bin Amar bin Auf adalah lemah (Asy-Syafi’i mendustakan hal tersebut, sedangkan Imam Ahmad meninggalkannya) Dalam kitab Al-Mizan, dari riwayat Ibnu Hibban dari bapaknya dari kakeknya terdapat naskah yang maudhu’ (dusta). Asy-Syafi’i dan Abu Dawud berkata, “Hal tersebut merupakan pilar dari pilar-pilar kedustaan.” Sedangkan penulis memaklumi sikap At-Timridzi dengan mengatakan, “Mungkin At-Tirmidzi menganggapnya baik karena banyaknya jalur periwayatannya. Ibnu Hibban menshahihkannya dari hadits Abu Hurairah.

Tafsir Hadits

Hadits ini mencakup dua permasalahan:

Pertama; Hukum seputar perdamaian.

Sesungguhnya perdamaian itu diperbolehkan dengan syarat adanya kerelaan, sebagaimana tersebut dalam sabda beliau, “boleh” yang menunjukkan bahwa perdamaian bukanlah hukum yang wajib diambil ketika pihak yang berselisih tidak rela melakukannya. Perdamaian juga boleh dilakukan dengan orang-orang non muslim -seperti orang-orang kafir- sehingga berlaku pula hukum perdamaian di antara mereka. Adapun penyebutan kaum muslim secara khusus -dalam hadits ini- karena khitab [sasaran] ditujukan kepada mereka yang tunduk kepada hukum Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sedangkan secara zhahir, hadits ini menunjukkan keumuman bolehnya perdamaian, baik setelah diketahui kebenaran kasus [perkara]nya maupun sebelumnya.

Petunjuk pertama berdasarkan kisah Zubair dan sahabat Anshar. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menjelaskan kepada Zubair apa yang menjadi haknya, dan beliau memerintahkannya untuk mengambil sebagian harta miliknya sebagai bentuk perdamaian. Ketika sahabat Anshar tersebut tidak rela dengan adanya perdamaian dan meminta dijelaskan hak kepemilikannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjelaskan kepada Zubair kadar -jumlah- yang menjadi haknya.

Secara zhahir, hadits ini menunjukkan bahwa perdamaian itu tidak disertai dengan adanya pengingkaran, justru merupakan perdamaian yang disertai dengan sikap diamnya pihak yang terdakwa yang merupakan pokok permasalahan tersendiri. Karena Zubair tidak mengetahui fakta kebenaran yang dimilikinya sampai tunduk pada perdamaian dan justru menjadi awal disyariatkannya penentuan kadar pengairan. Setelah diteliti kembali ternyata perdamaian tidaklah terjadi kecuali seperti ini bentuknya, sedangkan bila setelah dijelaskan fakta kebenaran sebenarnya bagi pihak yang berseteru merupakan tuntutan dari pihak pemilik hak untuk meninggalkan sebagian yang dimilikinya bagi pihak lawan.

Di antara ulama yang membolehkan adanya perdamaian yang disertai pengingkaran adalah Imam Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah, sedangkan Al-Hadawiyah dan Asy-Syafi’i berselisih pendapat dengan mereka seraya mengatakan bahwa tidak sah adanya perdamaian yang disertai dengan pengingkaran. Yang dimaksud dengan ‘tidak sah’ adalah tidak diperkenankan harta lawan disertai dengan pengingkaran pihak yang berdamai. Dimana pihak lain menuduhnya dengan hutang atau lainnya sehingga didamaikan dengan sebagian harta atau hutang disertai dengan adanya pengingkaran darinya. Maka sisanya tidak diperkenankan menjadi miliknya justru wajib diserahkan kepadanya karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam:

«لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ»

“Sesungguhnya tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kemurahan hatinya”.

Dan firman Allah Ta’ala,

{عَنْ تَرَاضٍ}

“Suka sama-suka” (QS. An-Nisaa’: 29)

Pernyataan di atas dijawab, bahwa telah terjadi atas kemurahan hatinya dengan sikap rela untuk berdamai dan mengadakan perdamaian sehingga termasuk dalam hukum akad tukar menukar dan sisanya menjadi halal baginya.

Aku katakan, lebih baik dikatakan bahwa bila penuduh mengetahui haknya berada pada lawannya maka dibolehkan baginya menerima apa yang diperdamaikan walaupun lawannya mengingkarinya. Bila ia menuduh dengan kebatilan maka tuduhan tersebut haram, begitu pula dengan mengambil barang yang diperdamaikan. Terdakwa bila mempunyai hak yang diketahuinya sedangkan dia mengingkarinya karena suatu tujuan sehingga wajib untuk diserahkan sesuatu yang diperdamaikan. Bila ia tahu tidak memiliki hak maka boleh baginya memberikan sebagian hartanya untuk menampik perselisihan lawannya dan perilaku menyakitinya serta diharamkan baginya untuk mengambil barangnya. Dengan pernyataan ini dapatlah disatukan semua dalil nash yang ada sehingga tidak dinyatakan bahwa perdamaian disertai dengan pengingkaran tidak sah dan tidak pula sah secara mutlak, tapi disertai dengan perincian yang lebih jelas.

Kedua; Faidah dari sabda Rasulullah, “Kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat mereka.”

Yakni, mereka berpegang teguh dan menepati syarat-syarat yang ada di antara mereka. Penggunaan kata ‘ala dan penyifatan mereka dengan kata ‘Islam’ atau ‘Iman’ menunjukkan tingginya derajat mereka dan mereka tidak merusak syarat-syarat yang telah disepakati.

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan keharusan bagi seorang muslim untuk mematuhi syarat -yang telah ditetapkan- kecuali adanya pengecualian yang disebutkan dalam hadits tersebut. Bagi ulama yang membahas masalah ini secara rinci, mereka mempunyai berbagai pembahasan secara detail tentang syarat-syarat dan pembagiannya yang sah dan harus dilakukan, yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan ada pula yang sah, tetapi mengharuskan akad itu yang rusak (fasad). Semua itu terpaparkan secara jelas.

Imam Al-Bukhari dalam kitab Asy-Syuruth menjelaskan masalah ini secara secara rinci dan gamblang.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal”, yakni, seperti syarat si penjual agar pembeli tidak menggauli budak perempuannya. Dan sabda beliau, “atau menghalalkan yang haram”, yakni, seperti mensyaratkan menggauli budak perempuan yang diharamkan Allah untuk digauli.

 

والله أعلمُ بالـصـواب

Download Sumber

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *