[ UIC 10.4 ] Kitab Subulus Salam Syarh Bulughul Maram 307

08. KITAB NIKAH 11

0921

وَلِمُسْلِمٍ «عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ»

921. Menurut riwayat Muslim dari Maimunah sendiri, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahinya ketika beliau telah lepas dari ihram.

[shahih, Muslim (1410)]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[سبل السلام]

Tafsir Hadits

Hadits ini semakin menguatkan hadits Utsman. Hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma ditakwilkan, bahwa makna ‘dan Nabi sedang berihram’, maksudnya memasuki wilayah tanah haram atau di bulan-bulan haram. Takwil tersebut dipertegas Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya. Ini adalah takwil yang salah, dan tidak didukung oleh lafazh-lafazh hadits. Penjelasan itu sudah dibahas dalam kitab haji.

0922

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

922.Darf Uqbah bin Amir Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Bahwa syarat yang harus dipenuhi adalah syarat yang menghalalkan kemaluan untukmu.” (Muttafaq Alaihi)

[shahih, Al-Bukhari (2721), Muslim (1418)]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[سبل السلام]

Penjelasan Kalimat

“Dari Uqbah bin Amir Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Bahwa syarat yang harus dipenuhi adalah syarat yang menghalalkan kemaluan untukmu (syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah syarat-syarat pernikahan; karena sangat penting dan waktunya sedikit).”

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa syarat-syarat yang disebutkan dalam akad nikah harus dipenuhi terlebih dahulu baik yang berkenaan dengan mahar atau lainnya, karena itu merupakan hak mutlak si wanita; dan kehalalannya dicampuri pasangan tergantung pemenuhan syarat-syarat yang menjadi haknya atau berdasarkan keridhaan terpenuhi hak-haknya yang lain. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Al-Khaththabi berkata, “Syarat-syarat dalam akad nikah berbagai macam bentuknya. Ada yang harus dipenuhi berdasarkan kesepakatan ulama yaitu hal-hal yang diperintahkan Allah yang meliputi menjaga keutuhan keluarga dengan baik atau berpisah dengan baik, sebagian ulama menafsirkan hadits seperti ini. Ada juga syarat-syarat yang tidak harus dipenuhi, seperti syarat harus menceraikan saudarinya karena adanya larangan tentang hal itu. Dan ada juga syarat-syarat yang diperselisihkan para ulama, seperti syarat tidak boleh menikah lagi (poligami), tidak boleh membeli budak wanita atau tidak boleh memindahkannya dari rumah keluarganya ke rumah suaminya. Adapun syarat-syarat diwajibkan sang calon suami selain mahar, ada yang mengatakan itu adalah hak mutlak si wanita; inilah pendapat yang dianut Al-Hadawiyyah, Atha’ dan ulama lainnya. Ada yang mengatakan bahwa itu menjadi hak bagi yang mensyaratkan. Ada yang mengatakan, menjadi hak milik bapak saja tidak bagi wali lainnya. Malik berkata, “Kalau diucapkan ketika akad nikah dilangsungkan, berarti termasuk mahar, dan jika setelah akad nikah; menjadi milik yang mensyaratkan (suami) berdasarkan hadits yang diriwayatkan An-Nasa’i dari hadits Amru bin Syua’ib dari bapaknya dari kakeknya secara marfu’ dengan lafazh:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ»

“Setiap wanita yang dinikahi atas syarat mendapat mahar atau hibah, atau dijanjikan mendapatkan sesuatu sebelum akad nikah; maka itu menjadi hak miliknya, sedangkan kalau dijanjikan setelah akad nikah, itu menjadi hak yang mengucapkan (suami), dan seorang yang harus diperhatikan sang suami adalah anak perernpuannya atau saudara perempuannya.” [Dha’if: An-Nasa’i (3353)]

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits yang sama dari hadits Urwah dari Aisyah, kemudian ia berkata, “Hal ini [apa yang disyaratkan dalam hadits] diamalkan oleh sebagian ahli ilmu dari shahabat, di antaranya Umar, ia berkata, “Apabila seseorang menikah dan disyaratkan oleh si wanita untuk tidak membawanya keluar dari rumahnya maka harus dilaksanakan.” Begitu juga halnya pendapat Asy-Syafi’i, Ahmad dan Ishaq, hanya saja sangat janggal menukilkan bahwa Asy-Syafi’i berpendapat seperti itu, karena yang dikenal dari pengikut Asy-Syafi’i bahwa yang dimaksud syarat itu adalah hal-hal yang menjadi tuntutan dan tujuan dari pernikahan, seperti syarat berhubungan dengan baik, memberi nafkah, tempat tinggal dan tidak lalai dalam memenuhi haknya yang meliputi memberi pakaian dan nafkah, dan juga seperti syaratnya kepada istrinya untuk tidak keluar dari rumah kecuali seizin darinya, dan jangan mempergunakan perkakas rumah tangga dengan tidak semestinya dan lain-lainnya.

Saya katakan, “Kalau syarat-syarat seperti ini yang mereka maksud dari hadits, maka faedah hadits itu menjadi sangat sedikit. Sebab, semua itu merupakan hal-hal yang harus dilakukan bagi yang menikah dan tidak perlu disyaratkan. Kalau bukan itu yang mereka maksud. lalu adakah maksud yang lain? Ya, jikalau dia mensyaratkan dengan apa-apa yang menurutnya bisa membatalkan pernikahan seperti tidak boleh berpoligami, tidak boleh membeli budak wanita; maka hal tidak wajib dilaksanakan. At-Tirmidzi berkata, “Ali Radhiyallahu Anhu berkata, “Syarat dari Allah harus lebih dahulu dilaksanakan daripada syarat wanita tersebut.”

Yang dimaksud syarat-syarat dalam hadits adalah syarat yang boleh dan tidak dilarang syari’at. Kalau dia mensyaratkan tidak boleh dibawa keluar dari rumah keluarganya, maka syarat ini tidak dilarang dan boleh dipenuhi.

0923

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

923. Dari Salamah bin Al-Akwa’ berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memberi kelonggaran untuk nikah mut’ah selama tiga hari pada tahun Authas (tahun penaklukan kota Mekkah) kemudian beliau melarangnya.” (HR. Muslim)

[shahih, Muslim (1405)]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[سبل السلام]

Tafsir Hadits

Dalam kitab-kitab Al-Imamiyyah (sekte dalam Syi’ah) disebutkan, bahwa nikah mut’ah adalah kawin kontrak yang ditentukan dalam waktu tertentu atau tidak, batas maksimalnya sampai 45 hari. Waktu kawin kontrak ditunda sementara waktu bila si wanita baru selesai haidh atau haidh 2 kali bagi yang sedang dalam masa haidh, dan selama 4 bulan 10 hari bagi yang ditinggal mati suaminya.

Pihak wanita dalam kawin kontrak tidak mendapatkan mahar kecuali bila disyaratkan, tidak mendapatkan nafkah, warisan dan tidak pula yang dijanjikan kecuali keadaan si wanita seperti yang tersebut di atas. Bila punya anak tidak dinasabkan kepada yang menikahi kecuali bila disyaratkan, dan mengharamkan pernikahan antar besan karena nikah mut’ah, demikianlah penjelasan dalam kitab mereka.

Hadits Salamah ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi kelonggaran untuk nikah mut’ah lalu melarangnya, hukum larangan itu terus berlangsung sedangkan kelonggaran yang diberikan Nabi hukumnya dihapus. Inilah pendapat jumhur ulama salaf maupun ulama sekarang. Telah diriwayatkan penghapusan hukum kelonggaran itu pada enam tempat:

1. Ketika perang Khaibar.

2. Ketika Umrah qadha.

3. Tahun penaklukan kota Mekah.

4. Tahun Authas.

5. Perang Tabuk.

6. Haji Wada’.

Itulah riwayat yang menerangkan tentang penghapusan hukum kelonggaran yang diberikan Nabi, hanya saja masih ada perselisihan ulama dalam menetapkan yang benar.

An-Nawawi berkata, “Sesungguhnya yang benar, bahwa hukum mengharamkan dan membolehkannya terjadi 2 kali, yaitu dibolehkan sebelum perang Khaibar lalu diharamkan ketika di Khaibar, kemudian dibolehkan pada tahun penaklukan yang dikenal dengan nama tahun Authas kemudian diharamkan selama-lamanya. Dan jumhur ulama berpendapat bahwa nikah mut’ah hukumnya haram. Sebagian shahabat tetap mengatakan bahwa nikah mut’ah boleh, akan tetapi diriwayatkan bahwa mereka meralat pendapat itu dan mengatakan bahwa hukum kelonggarannya telah dihapus, seperti Ibnu Abbas yang berpendapat kelonggaran nikah mut’ah tetap berlaku kemudian dia meralat pendapatnya dan memfatwakan bahwa nikah mut’ah hukumnya haram.

Al-Bukhari berkata, “Ali Radhiyallahu Anhu menerangkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa hukum dibolehkan nikah mut’ah telah dihapus.” [Al-Bukhari (5/1967)]

Ibnu Majah, meriwayatkan dari Umar Radhiyallahu Anhu dengan sanad shahih, bahwa Umar berkhutbah, “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkan kepada kami nikah mut’ah kemudian melarangnya. Demi Allah, jika ada orang yang telah beristri melakukan nikah mut’ah, maka saya akan melakukan hukum rajam kepadanya (melempari dengan batu). [hasan, Ibni Majah (1994)]

Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami melakukan nikah mut’ah dan kami bukanlah pezina.” (sanadnya kuat). [Sanadnya kuat. Lihat, Talkhis Al-Habir (3/154)]

Dan ungkapan bahwa dalil yang membolehkan adalah qath’i, sedangkan dalil yang mengharamkan zhanni adalah pernyataan salah; karena para perawi yang membolehkannya telah meralat dengan meriwayatkan bahwa hukumnya telah dihapus, dan mungkin dalil tersebut qath’i pada dua hal tersebut (membolehkan dan mengharamkan) atau zhanni bagi keduanya, demikian diterangkan.

Dalam kitab Nihayah Al-Mujtahid dijelaskan, bahwa hadits-hadits yang mengharamkan itu mutawatir hanya saja terdapat perbedaan tentang kapan diharamkan. Dan kami telah menjelaskan berbagai pendapat ulama tentang haramnya nikah mut’ah dalam kitab Hawasyi Dhau’i An-Nahar.

 

والله أعلمُ بالـصـواب

Download Sumber

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *