[ UIC 10.4 ] Kitab Subulus Salam Syarh Bulughul Maram 305

08. KITAB NIKAH 08

0912

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا»

912. Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seorang janda lebih berhak menentukan pilihan dirinya daripada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan bentuk kerelaannya adalah dengan diam.” (HR. Muslim.)

[shahih, Muslim (1421)]

وَفِي لَفْظٍ «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Dalam riwayat lain, “Seorang wali tidak berhak menentukan pilihan janda, dan gadis yatim diajak berembuk.” HR. Abu Dawud, An-Nasa’i dan hadits ini shahih menurut Ibnu Hibban)

[shahih, Shahih Ibni Hibban (2100)]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[سبل السلام]

Penjelasan Kalimat

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seorang janda lebih berhak menentukan pilihan dirinya daripada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan bentuk kerelaannya adalah dengan diam.” HR. Muslim. Dalam riwayat lain (dari riwayat Ibnu Abbas) Seorang wali tidak berhak menentukan pilihan janda, dan gadis yatim diajak berembuk.” HR. Abu Dawud, An-Nasa’i dan shahih menurut Ibnu Hibban (sudah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu, maksudnya bahwa janda lebih berhak menentukan pilihannya sendiri. Jadi, persetujuannya sangat menentukan. Sebagaimana dalam pembahasan terdahulu, bahwa kepada gadis, hendaknya diajak berembuk).

Sabda Nabi, “Seorang wali tidak berhak menentukan pilihan janda”, yakni, wali tidak berhak menentukan pilihannya jika dia tidak ridha sebagaimana dalil yang menunjukkan harus berdasarkan kerelaannya, dan yang melaksanakan akad nikah itu adalah walinya.

Sedangkan sabda Nabi, “Gadis yatim diajak berembuk”, makna yatim menurut istilah syari’at adalah gadis kecil yang tidak mempunyai bapak, hadits ini yang dijadikan dasar hukum oleh An-Nashir dan Asy-Syafi’i bahwa yang berhak menikahkan gadis kecil adalah bapaknya sendiri; karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Gadis yatim diajak berembuk”, dan bermusyawarah mencari yang terbaik itu dilakukan kepada gadis yang sudah baligh; tidak ada manfaatnya jika dilakukan kepada gadis yang masih kecil.

Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah berpendapat, gadis itu boleh dinikahkan para walinya berdasarkan pada pemahaman zhahir firman Allah Ta’ala,

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya).” (QS. An-Nisaa’: 3).

Dijelaskan, bahwa sebab turunnya ayat ini, ada seorang wali mengasuh gadis yatim. Ia tidak ada keinginan untuk menikahinya, namun ia ingin menikahinya karena faktor harta yang dimiliki anak yatim tersebut, maka dilarang. Tidak dijelaskan apakah karena dia menikahi gadis yatim yang masih kecil; sebab jika dia sudah baligh mungkin boleh untuk dinikahi. Mereka berkata, “Jika sudah baligh, dia berhak menentukan pilihannya. Hal ini diqiyaskan dengan budak wanita yang diberi pilihan antara terus dalam ikatan pernikahan atau bila telah dinikahkan lalu dimerdekakan. Uraian di atas menunjukkan adanya hak menentukan pilihan, tapi pendapat ini lemah, dan juga hukum-hukum yang membolehkan pembatalan nikah dan qiyas yang dijadikan dasar hukum tidak tepat. Maka Abu Yusuf -berbeda dengan madzhabnya- berpendapat, “Ia tidak mempunyai pilihan lagi berdasarkan adanya pendapat yang membolehkan selain bapak untuk menikahkannya.” Mungkin Abu Yusuf berpendapat demikian karena dia menganggap lemah penggunaan qiyas sebagai dasar hukum pada masalah tersebut. Dan yang paling kuat adalah pendapat Asy-Syafi’i.

0913

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيّ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

913.Dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh juga menikahkan dirinya.” (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni dengan perawi yang dapat dipercaya)

[shahih, Shahih Al-Jami’ (7298)]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[سبل السلام]

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita tidak mempunyai kewenangan untuk menikahkan dirinya maupun wanita lainnya, dan bila sudah terjadi ijab qabul; hal itu dianggap tidak ada. Maka tidak boleh menikahkan dirinya walaupun atas izin walinya maupun lainnya, dan tidak boleh juga menikahkan yang lainnya baik dengan pemberian kewenangan darinya ataupun wakalah atas dirinya, karena pernikahan tersebut tidak sah menurut jumhur ulama.

Abu Hanifah berpendapat, boleh bagi wanita yang baligh dan berakal untuk menikahkan dirinya dan anaknya yang masih kecil [belum baligh], dan mewakilkan kepada lainnya untuk menjadi wali bila menikah dengan laki-laki yang sekufu [sepadan], jika tidak, para walinya berhak melarang pernikahan itu.

Imam Malik berkata, “Wanita yang berkasta rendah bisa menikahkan dirinya sendiri, tapi tidak bagi yang syarifah (wanita yang mulia terhormat) sebagaimana dalam pembahasan terdahulu.” Jumhur ulama beristidhlal kepada hadits dan firman Allah Ta’ala,

{فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.” (QS. Al-Baqarah: 232)

Imam Asy-Syafi’i Rahimahullah berkata, “Ayat tersebut jelas-jelas menunjukkan peran wali, bila tidak tentu tidak ada makna pelarangan mereka.”

Sebab turunnya ayat ini, Ma’qal bin Yasar yang menikahkan saudarinya, lalu suaminya mentalaknya dengan raj’i dan meninggalkannya sampai masa iddahnya habis, lalu sang suami ingin rujuk kembali, maka saya larang dan bersumpah tidak akan menikahkan dengannya lagi, lalu dia berkata: ayat ini turun kepadaku. [shahih, Shahih Al-Bukhari (4529)]

Hadits ini diriwayatkan Al-Bukhari, dan Abu Dawud menambahkan: maka aku [Ma’qal] tebus sumpahku dan aku menikahkannya dengan saudariku. [Shahih: Abi Dawud (2087)]

Seandainya si wanita mempunyai kewenangan untuk menikahkan dirinya, tentu saudaranya tidak akan melarang sehingga dia mendapatkan teguran langsung dari Allah atas perbuatannya dan pasti ayat itu turun bukan menegur tapi untuk menegaskan bahwa dia mempunyai kewenangan menikahkan dirinya sendiri.

Dengan melihat sebab turunnya ayat ini, diketahui lemahnya pendapat Ar-Razi, bahwa kata ganti dalam ayat itu untuk para suami, dan lemahnya pendapat pengarang kitab Nihayah Al-Mujtahid bahwa tidak ada dalam ayat melainkan larangan kepada mereka agar jangan mencegah [perkawinan], dan tidak juga dipahami harus mendapat izin dari mereka karena tidak disyaratkan perizinan mereka dalam mensahkan akad nikah, bahkan bisa jadi makna ayat tersebut kebalikan dari pendapat ini, artinya bahwa para wali tidak mempunyai kekuasaan kepada kerabatnya. Ada juga yang berpendapat: orang-orang salaf memahami harus berdasarkan izin dari mereka pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, setelah turun ayat ini; maka bersegeralah shahabat menebus sumpahnya dan melaksanakan akad nikah saudarinya, seandainya para wali tidak mempunyai wewenang tentu sudah diterangkan Allah dengan jelas, namun Allah menegaskan bahwa para wali mempunyai wewenang dalam beberapa ayat dan tidak satu ayat pun yang menerangkan bahwa wanita berhak menikahkan dirinya sendiri.

Firman Allah Ta’ala, “Hingga dia kawin dengan suami yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 230) menegaskan bahwa mereka tidak bisa menikahkan dirinya sendiri kecuali dengan wali, sebab jika boleh tentu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh si wanita untuk menikahkan dirinya sendiri. Dengan turunnya ayat tersebut sekaligus menjelaskan bahwa saudaranya tidak mempunyai kewenangan terhadap dirinya dan tidak membolehkan untuk membatalkan dan menebus sumpahnya.

Hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Abu Dawud menunjukkan bahwa syarat adanya wali dari Hadits Urwah dari Aisyah yang menjelaskan bahwa nikah pada masa jahiliyah ada empat macam, di antaranya seperti nikah yang masih berlangsung seperti sekarang ini, yaitu laki-laki datang ke rumah laki-laki lain melamar anaknya, jika diterima maka dia menikahinya. Lalu Aisyah Radhiyallahu Anha langsung menutup penjelasannya: ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam diutus, maka semua jenis pernikahan tersebut dihilangkan kecuali cara pernikahan yang masih berlaku sampai saat ini.

Hal ini menunjukkan bahwa Nabi menetapkan cara pernikahan seperti itu yang memberikan wewenang kepada para wali, dan diperkuat lagi dengan hadits-hadits yang lalu, serta berdasarkan pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan Ummi Salamah yang dia tidak mempunyai wali, dan Nabi tidak bersabda, “Nikahkanlah dirimu sendiri”, seandainya dibolehkan tentu Nabi sudah mengatakannya, karena saat itulah waktu yang tepat untuk menjelaskan, dan juga berdasarkan firman Allah Ta’ala, “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik.” (QS. Al-Baqarah: 221), sesungguhnya khitab [dalam ayat] ditujukan untuk para wali agar mereka tidak menikahkan anaknya mereka dengan orang-orang musyrik, seandainya mereka dibolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri, tentu ayat tersebut tidak mengharamkan mereka untuk berbuat seperti itu; karena yang berpendapat bahwa si wanita menikahkan dirinya sendiri maksudnya yang menikahkannya adalah walinya juga, jadi ayat itu tidak hanya menunjukkan haram menikahkan muslimah dengan orang-orang musyrik, melainkan juga larangan bagi para wali menikahkan anak perempuannya dengan orang-orang musyrik dan bukan hanya larangan bagi mereka menikah dengan orang-orang musyrik; karena hal itu sudah diketahui. Perintah dalam ayat itu diperuntukkan bagi para wali, hal ini menunjukkan bahwa wanita tidak mempunyai wewenang untuk menikahkan dirinya sendiri.

Pengarang kitab Nihayah Al-Mujtahid menjelaskan tentang ayat tersebut dengan penjelasan yang tidak tepat, yakni: bisa jadi ayat tersebut untuk para wali atau penguasa, lalu dia melanjutkan: jika ada yang berpendapat bahwa ayat itu umum, maka makna umum itu mencakup penguasa dan para wali. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini larangan berdasarkan syari’at, maka mencakup semuanya baik wali maupun bukan, dan peranan wali yang bisa melarang bukan berarti dia mempunyai wewenang memberikan izin.

Andai kami berpendapat bahwa ayat itu ditujukan bagi para wali; maka disyaratkan izin dari mereka ketika menikah, tentu ayat ini menjadi mujmal (butuh keterangan lagi) dan tidak bisa diamalkan, sebab tidak dijelaskan urutan tertib yang berhak menjadi wali, sementara penjelasan tidak boleh ditunda-tunda pada saat dibutuhkan.

Jawaban atas pendapat itu, secara zhahir ayat itu ditujukan kepada semua orang Islam sebagaimana yang diperintahkan dalam ayat, “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.” (QS. Al-Baqarah: 221), yakni, janganlah para wali menikahkan anak perempuannya, atau ditujukan kepada para penguasa ketika para wali tidak ada atau mereka melarang [enggan] menikahkan; berdasarkan sabda Nabi, “Jika -para wali berselisih, maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali.” maka pendapat pengarang kitab Nihayah adalah salah, karena mengatakan ayat itu mungkin ditujukan bagi para wali atau penguasa.

Pendapatnya: “perintah ini berdasarkan syari’at”, kami menjawab: “betul”. Pendapatnya: larangan berdasarkan syari’at harus dilakukan semuanya baik wali atau lainnya. Kami menjawab: pendapat itu salah, karena larangan syari’at di ayat ini dikhususkan bagi para wali yang berhak melaksanakan akad nikah walaupun hanya sebatas mengizinkan seperti yang dikatakan pengikut madzhab Hanafi atau mensyaratkan keberadaan mereka seperti yang dikatakan lainnya, bukankah orang asing tidak bisa melarang akad nikah anak perempuan lainnya; karena dia tidak mempunyai kewenangan atas anak perempuan Zaid (si fulan) umpamanya, lalu apakah arti larangan bagi orang bukan tanggungannya? Jadi, perintah ini dikhususkan bagi para wali seperti larangan meminta-minta bagi anaknya yang kaya dan larangan bagi anak perempuannya untuk tabarruj.

Ada beberapa hukum-hukum Islam yang khusus berlaku bagi laki-laki, bagi perempuan saja, berlaku pada sebagian dari keduanya atau sekelompok kecil keduanya, dan ada juga yang berlaku bagi keduanya. Jika maksud ayat itu diwajibkan bagi orang asing untuk mencegah siapa yang menikahkan muslimah dengan orang musyrik, maka hal ini di luar pembahasan.

Pendapatnya: andai kami berpendapat: “Ayat itu ditujukan bagi para wali; tentu ayat ini menjadi mujmal (butuh keterangan lagi) dan tidak bisa diamalkan, jawabannya: bahwa ayat ini tidak mujmal- sebab siapa-siapa yang termasuk wali sudah diketahui secara umum di zaman ayat ini diturunkan.

Tidakkah engkau memahami perkataan Aisyah, seorang laki-laki ke rumah laki-laki lainnya untuk meminang anak perempuannya, bukankah itu bukti bahwa siapa-siapa yang termasuk wali sudah diketahui. Demikian juga perkataan Ummi Salamah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tidak ada satu pun wali saya yang hadir. Kami menyebutkan semua ini; karena pengarang kitab An-Nihayah terlalu panjang penjelasannya, menyebutkan pendapat madzhab Hanafi lalu menguatkannya, padahal menurutku (penulis kitab ini) pendapat itu lemah; maka saya berkeinginan untuk mengingatkan atas sebagian keterangannya saja, jika tidak ingin mempersingkat penjelasan, tentu sudah aku sampaikan semua penjelasannya lalu mengkritisi dan menerangkannya.

Di antara dalil yang menunjukkan peranan wali adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Janda lebih berhak menentukan pilihan atas dirinya daripada walinya.” menetapkan kewenangan wali yang diambil dari lafazh sabda Nabi “lebih berhak” artinya mempunyai kewenangan, dan hak si janda itu adalah keridhaannya karena akad nikahnya tidak bisa dilaksanakan tanpa keridhaan darinya, dan haknya menentukan pilihan atas dirinya lebih kuat daripada wali karena harus mendapatkan kesediaannya terlebih dahulu.

 

والله أعلمُ بالـصـواب

Download Sumber

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *